Potensi Penyelewengan Pajak

Aloj Srjna   February 27, 2014   1 Comment

Pajak merupakan sumber utama pendapatan APBN Indonesia. Dengan demikian penyimpangan pajak yang terjadi tentu akan mengurangi pendapatan Negara. Kasus penyelewengan pajak yang sangat besar dan melibatkan berbagai pihak adalah kasus Gayus Tambunan. Tentunya sudah banya orang yang mengenalnya. Terungkapnya penyelewengan pajak oleh Gayus Tambunan hanyalah seperti fenomena gunung es. Yang tidak tampak jauh lebih besar. Ketua Komite Pengawasan Pajak menyampaikan setidaknya da 12 titik rawan penyelewengan yang terdapat dalam perpajakan. Secara jumlah juga cukup besar. Dirjen Pajak mengakui bahwa di seluruh Indonesia ada 15.000 aparat Direktorat Pajak yang rawan melakukan penyelewengan.

Penyelewengan yang terjadi ini disebabkan 2 hal. Pertama, peraturan dan sistem yang belum baik yang memnungkinkan terjadinya penyimpangan diberbagai lapisan dan bagian Direktorat Jenderal Pajak. Kedua, adanya berbagai elemen aparat dan masyarakat terutama stake holder pajak yang ingin mendapatkan keuntungan melebihi haknya dengan melakukan penyimpangan. Menurut Imron Mawardi dalam sebuah Seminar Nasional setidaknya ada 5 potensi penyelewengan pajak. Potensi dari petugas pajak, potensi dari wajib pajak, potensi dari konsultan dan akuntan pajak, potensi pengadilan pajak, potensi makelar kasus.

Potensi dari petugas pajak. Seperti yang diungkapkan oleh dirjen pajak peluang bagi petugas pajak untuk melakukan penyelewengan sangat besar. Dia ada di ladang yang sangat memungkinkan untuk melakukan penyelewengan. Dalam mengatasi hal ini sebenarnya pemerintah sudah berupaya melakukan pencegahan. Dengan reformasi DItjen Pajak sejak tahun 2004 makan para pegawai pajak telah mendapatkan gaji yang lebih layak dari kementrian yang lain. Namun sifat tamak manusia tidak pernah berhenti, apalagi jika peluang itu terbuka lebar.

Potensi dari wajib pajak. Indonesia dalam perhitungan pajaknya menerapkan sistem self assessment. Yakni mewajibkan bagi para wajib pajak untuk menghitung sendiri, menyetor sendiri dan melaporkan sendiri ajak yang terutang. Dengan sistem ini para wajib pajak harus rela menghitung semua pajaknya dan siap menerima resiko yang bisa muncul dari laopran yang disampaikan. Jika ternyata kenyataan petugas pajak menemukan kekurangan pajak di lapangan maka wajib pajak harus membayar kekurangannya. Jika wajib pajak dan pegawai pajaknya bermental korup maka penyelewengan tidak akan bisa dihindari.

Potensi dari konsultan dan akuntan pajak. Sebelum reformasi DItjen Pajak disinyalir banyak konsultan pajak yang berbagi peran dengan petugas pajak untuk menikmati uang pajak yang harusnya masuk Negara. Namun setelah reformasi penyelewengan inipun tida bisa dihindari. Bahkan konsultan pajak bisa menjadi pemain tunggal dalam permainan penyelewengan pajak.

Potensi pengadilan pajak. Pengadilan pajak memiliki peran sebagai lembaga peradilan tempat bagi wajib pajak mengajukan upaya banding dan gugatan sengketa pajak. Banding dilakukan apabila wajib pajak tidak puas dengan ketetapan pajak hasil pemeriksaan Ditjen Pajak. Pada tahun 2008 jumlah banding dan gugatan di Pengadilan Pajak naik dari 4.836 kasus pada tahun 2007 menjadi 6.430 kasus. Dan yang mencegangkan justru pada saat banding pengadilan pajak selalu kalah. Apa yang terjadi?

Potensi makelar pajak. Makelar kasus ini bertugas sebagai ‘penghubung’ pada perkara pajak. Yang menimbulkan adanya penyelewengan pajak ini disebabkan ketidakjelasan aturan mengenai makelar.

One thought on “Potensi Penyelewengan Pajak

  1. alisca damayanti

    Saya tertarik dengan tulisan anda mengenai perpajakan, perpajakan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan negara ini.
    Negara yang maju dapat dilihat dari sitem perpajakan di negaranya.
    Saya juga mempunyai link perpajakan yang mungkin dapat bermanfaat, silahkan kunjungi Komunitas Pajak Universitas Gunadarma

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>